3 Pertaruhan Partai Nasdem dalam mencapreskan Anies Baswedan

Meskipun Partai Nasdem sudah lama ingin mencapreskan Anies Baswedan untuk pilpres 2024, namun ketika Anies benar-benar dicapreskan, hal itu tetap mengejutkan. Sebab pilpres masih cukup lama, sekitar 1,5 tahun lagi.

Apalagi penetapan tersebut tidak dihadiri oleh Partai Demokrat dan PKS, dua parpol yang disebut-sebut sebagai mitra koalisi Nasdem di pilpres 2024 mendatang. Sebab Nasdem tidak bisa sendirian dalam mengusung calon presiden, harus berkoalisi dengan partai lain.

Selain itu, sebagian publik melihat momen pencapresan Anies ini kurang tepat. Terkesan terburu-buru. Momennya terjadi di saat Indonesia sedang berduka disebabkan tewasnya 127 orang suporter sepak bola di Malang, Jawa Timur.

Konon pencapresan Anies dipercepat karena ada rumor bahwa Anies akan ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus Formula E. Sehingga mungkin Nasdem berpikir dengan ditetapkannya Anies sebagai capres, KPK akan “segan” menjadikan Anies sebagai tersangka korupsi Formula E, karena harus berhadapan dengan salah satu partai pendukung pemerintah.

Namun terlepas dari itu semua, pencapresan Anies oleh Nasdem adalah sesuatu yang menarik. Karena ini merupakan sebuah pertaruhan bagi Partai Nasdem, sebuah “judi politik.” Kenapa demikian? Karena hal ini akan menentukan apakah Nasdem akan berubah menjadi partai yang semakin besar atau justru menjadi partai yang semakin kecil.

Setidaknya ada tiga hal yang dipertaruhkan Partai Nasdem dalam pencapresan Anies ini.

Pertama, kesolidan internal partai.

Dengan ditetapkannya Anies sebagai capres, maka ini akan menimbulkan pro kontra di tubuh Nasdem. Sebab Nasdem selama ini dikenal sebagai partai nasionalis, tetapi kini justru mencalonkan tokoh yang sekarang dikenal sebagai bagian dari partai atau ormas agama.

Anies sendiri sebelumnya sebenarnya dikenal sebagai tokoh nasionalis dan pluralis. Dan juga salah satu deklarator ormas Nasdem (cikal bakal partai Nasdem). Tetapi sejak pilkada 2017 hingga saat ini Anies dikenal sebagai tokoh non-nasionalis.

Jadi para kader Nasdem yang tidak setuju dengan pencapresan Anies akan mengambil sikap yang berbeda. Yang paling frontal adalah keluar Nasdem sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan partai.

Dan hal ini kini sudah benar-benar terjadi. Salah satu kader Partai Nasdem asal Bali yang menjabat sebagai salah satu ketua Nasdem, Niluh Djelantik, mengundurkan diri. Ia merasa dirinya berseberangan dengan Anies Baswedan.

Apakah nanti masih ada lagi kader Nasdem yang mengikuti jejak Niluh Djelantik, waktu akan membuktikan.

Kader-kader lainnya mungkin tidak terang-terangan keluar partai, tetapi bisa saja tidak aktif dalam mempromosikan capres yang dipilih partai. Hal seperti ini juga terjadi dalam partai lain.

Tetapi kesolidan sebuah partai yang terpecah tentu akan membuat partai tersebut menjadi rapuh, sehingga akan sangat mengganggu upaya partai dalam memenangkan pemilu, terlebih memenangkan capres yang diusung.

Kedua, pemilih Nasdem yang berbalik arah. Pencapresan Anies mendapat sambutan positif dari sebagian masyarakat, yakni para pendukung Anies. Para pendukung Anies ini mengapresiasi Nasdem yang memberi kendaraan politik bagi Anies untuk bisa bertarung di pilpres 2024 nanti.

Bahkan yang sebelumnya mereka tidak memilih Nasdem di pemilu 2019, berjanji akan memilih partai tersebut di pemilu 2024 nanti.

Tetapi sebagian masyarakat justru kecewa dengan pencapresan Anies. Sebab mereka melihat bahwa figur Anies tidak tepat diusung oleh partai nasionalis seperti Nasdem.

Maka hal sebaliknya dari pendukung Anies juga terjadi. Para pendukung Nasdem yang sebelumnya memilih Nasdem di pemilu lalu berjanji tidak akan lagi memilih partai tersebut di pemilu 2024 nanti.

Pilihan dua kubu yang berbeda ini, yang mendukung Nasdem dan menolak Nasdem di pemilu 2024, terlihat dari aksi mereka di media sosial, yang mem-follow dan meng-unfollow media sosial Nasdem.

Apakah pencapresan Anies akan menambah jumlah pemilih Nasdem atau justru menguranginya, tentu akan terlihat pada pemilu 2024 nanti.

Ketiga, hubungan Nasdem dengan pemerintah.

Nasdem hingga saat ini masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Dan mereka mendudukkan tiga menteri di kabinet Presiden Jokowi. Belum lagi di lembaga-lembaga negara lainnya, seperti wantimpres, dubes, komisaris, dll.

Di sisi lain, Anies adalah bagian dari oposisi pemerintah. Sehingga dengan mencapreskan Anies, saat ini posisi Nasdem cukup sulit. Di satu sisi ia harus menunjukkan kelebihan/keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi di sisi lain ia juga harus menunjukkan kelebihan Anies yang, secara tidak langsung, juga menunjukkan kelemahan pemerintahan Jokowi.

Hal seperti ini akan semakin gencar dilakukan menjelang pelaksanaan pilpres nanti, khususnya pada saat kampanye.

Apa dampaknya pada hubungan Nasdem dan pemerintah? Jelas, pemerintah akan merasa tidak nyaman. Dan komunikasi akan tersumbat, dan dalam acara-acara penting partai koalisi pemerintah, Nasdem boleh jadi tidak diundang.

Bahkan hal yang paling fatal, keikutsertaan Nasdem dalam koalisi pemerintah akan dibatalkan. Hal ini berarti menteri-menteri Nasdem di kabinet akan di resuffle, dan pos-pos yang diisi kader/simpatisan Nasdem di pemerintahan dan lembaga-lembaga negara akan “dibersihkan.” Tentu ini akan menjadi kerugian bagi Nasdem.

Tetapi hal itu terjadi jika presiden Jokowi merasa “terganggu” dengan pencapresan Anies. Jika Jokowi tidak punya masalah dengan hal ini maka tidak ada masalah dengan Nasdem.

Pertanyaannya adalah, apakah pencapresan Anies “mengganggu” Jokowi? Itu akan terlihat dari sikap Jokowi dalam beberapa hari hingga beberapa bulan ke depan.

 

Haris JO adalah seorang penulis yang tulisan-tulisannya telah banyak dimuat di berbagai media, baik media cetak maupun media online, baik media Kristen maupun media sekuler.

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!