Hukuman ringan, koruptor merajalela

Hari-hari ini ramai dibicarakan oleh publik banyaknya para napi koruptor yang bebas bersyarat dari Lapas, khususnya di media televisi, media online, dan media sosial.

Seperti yang diberitakan oleh sejumlah media, setidaknya ada 23 napi koruptor yang keluar hanya dari Lapas di Sukamiskin dan Tangerang saja. Bahkan 10 di antaranya bebas di hari yang sama, pada 6 September 2022.

Para napi koruptor yang bebas ini umumnya adalah para pejabat negara yang menerima suap dan pihak swasta yang memberi suap.

Miris memang. Banyak orang yang tidak setuju dengan pembebasan para koruptor ini karena dinilai tidak memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Sebab mereka dianggap sebagai orang-orang yang telah merugikan negara namun hanya dihukum ringan.

Apalagi saat ini negara sedang darurat korupsi. Di mana-mana terjadi praktik korupsi, di segala bidang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Di kalangan eksekutif tak terbilang banyaknya koruptor yang berasal dari menteri, gubernur, bupati/walikota, dan pejabat-pejabat tingkat eselon, serta para pimpinan BUMN.

Di kalangan legislatif setali tiga uang. Tak terkira banyaknya koruptor dari anggota DPR RI/DPD RI, DPRD tingkat provinsi, dan DPRD tingkat kota/kabupaten.

Bahkan di kalangan yudikatif, yang notabene adalah para penegak hukum, sangat banyak yang terlibat korupsi. Seperti para hakim dan jaksa, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Maka tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang darurat korupsi.

Tetapi sayangnya, hukum belum bisa menjerat para koruptor. Sehingga korupsi semakin merajalela, menyerang dari segala lini, dan memporak-porandakan sendi kehidupan berbangsa, bahkan menjadi membudaya.

Ada banyak faktor seseorang melakukan korupsi. Ada karena keadaan keuangan yang sulit, karena ada kesempatan, dan karena sifat tamak. Tetapi semua ini terjadi dipengaruhi oleh satu faktor: ringannya hukuman para koruptor.

Bagi publik, sebagian besar pelaku korupsi di Indonesia dihukum ringan. Hanya satu dua orang yang dihukum seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Yang dihukum mati bahkan belum ada sama sekali.

Tidak diragukan lagi bahwa ringannya hukuman para koruptor menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang nekat melakukan korupsi.

Sebab jika seorang koruptor hanya dihukum 2-4 tahun penjara, buat apa orang takut korupsi? Belum lagi dia bisa bebas bersyarat setelah menjalani ⅔ dari masa hukuman. Apalagi di dalam penjara bisa hidup enak. Sipir penjara bisa disuap, seperti yang sudah sering terjadi.

Karena itu salah satu solusi terbaik untuk mengatasi maraknya korupsi di Indonesia, dan untuk menghindari ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor, adalah: perberat hukuman para koruptor.

Bagaimana caranya? Ada beberapa.

Pertama, terapkan hukuman mati kepada para koruptor kelas kakap, yang dihitung berdasarkan nilai kerugian yang ditimbulkannya, jabatan yang disandangnya, dan keadaan darurat saat melakukan korupsi.

Napi-napi lainnya di Indonesia, seperti napi teroris, narkoba, dan pembunuhan berencana, sudah banyak yang dihukum mati. Lalu kenapa para koruptor yang telah merugikan negara tidak dihukum mati?

China setelah menerapkan hukuman mati terhadap koruptor merasakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, karena orang semakin takut untuk korupsi.

Kedua, terapkan tuntutan jaksa yang tinggi berdasarkan nilai kerugian yang ditimbulkan, di bawah hukuman vonis mati. Misalnya korupsi sekian minimal 15 tahun. Tidak ada tuntutan jaksa di bawah 15 tahun.

Ketiga, buat peraturan bahwa vonis hakim tidak boleh di bawah tuntutan jaksa. Minimal sama dengan tuntutan jaksa. Sehingga tidak ada koruptor, misalnya, yang dituntut jaksa 15 tahun penjara, tetapi hanya divonis hakim 5 tahun penjara.

Keempat, tidak ada bebas bersyarat atau pengurangan hukuman bagi para napi koruptor, termasuk pada hari raya keagamaan dan hari raya kemerdekaan, seperti yang biasa terjadi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka hukumannya pun harus luar biasa.

Jika hal-hal ini semua dilakukan maka niscaya orang akan berpikir tujuh kali untuk melakukan korupsi.

Tentu hal ini semua dimulai dari kemauan politik pemerintah dan DPR untuk mengubah undang-undang tentang korupsi. Karena itu pemerintah dan DPR harus terus didorong untuk memperbaiki undang-undang tentang korupsi tersebut.

Dengan demikian praktik korupsi yang subur di Indonesia semakin lama akan semakin menurun.

Semoga.

 


Haris JO adalah seorang penulis yang tulisan-tulisannya telah banyak dimuat di berbagai media, baik media cetak maupun media online, baik media Kristen maupun media sekuler.

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!