Jokowi sebaiknya jangan mau jadi wapres

Walau pilpres masih cukup lama, sekitar 1,5 tahun lagi, namun manuver parpol dan para tokoh yang digadang-gadang akan nyapres sudah mulai terlihat. Salah satunya adalah wacana mencalonkan presiden Jokowi sebagai wakil presiden di pilpres 2024.

Untuk maju lagi sebagai capres tentu tak mungkin lagi bagi Jokowi, mengingat konstitusi mengatur seorang presiden menjabat maksimal hanya dua periode. Tetapi sebagai cawapres masih bisa, walau hal ini masih diperdebatkan.

Dan peluang inilah yang ditangkap oleh parpol dan para calon kontestan pilpres sehingga mereka berniat menggandeng Jokowi menjadi cawapres. Ini bukan kemauan Jokowi, tetapi kemauan parpol dan dan para bakal capres.

Jadi ada banyak parpol dan tokoh yang ingin Jokowi menjadi wapresnya. Walau tidak secara terang-terangan. Tetapi apakah Jokowi bersedia atau tidak? Itu masalahnya.

Tak bisa dipungkiri Jokowi memang masih seksi dalam dunia politik pasca pensiun di tahun 2024. Itulah sebabnya banyak pihak yang ingin menggaetnya.

Ada dua hal yang dilihat dari Jokowi sehingga ia diinginkan menjadi cawapres.

Pertama, Jokowi masih punya elektabilitas yang tinggi.

Hal ini karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih tergolong tinggi, sebagaimana hasil dari sejumlah survei.

Lagipula Jokowi banyak penggemar dan relawan yang siap membantunya. Hal ini bukan semata-mata karena ia presiden atau mantan presiden nantinya, tetapi karena memang pribadi dan track record Jokowi yang disukai mereka.

Karena itu merekrut Jokowi sebagai cawapres berarti mempunyai peluang yang tinggi untuk menang pilpres.

Kedua, Jokowi digaet karena ia punya kemampuan dan kaya pengalaman di pemerintahan. Sehingga siapa pun yang akan berpasangan dengannya di pilpres dan menang, akan sangat terbantu oleh skill dan pengalaman Jokowi.

Tetapi akan ada dampak negatif seandainya Jokowi mau menerima pinangan parpol atau capres tertentu untuk menjadi cawapres.

Jokowi akan dianggap sebagai orang yang tamak, yang saya yakin bukan tipikal Jokowi. Seolah-olah Jokowi belum puas menjabat presiden dua periode sehingga harus menjabat lagi sebagai wakil presiden.

Selain itu, Jokowi juga akan dianggap menghambat demokrasi dan regenerasi pemimpin bangsa.

Karena itu Jokowi lebih baik memberi kesempatan pada tokoh lain menjadi wapres, sehingga Jokowi memberi keteladanan dalam berdemokrasi.

Memang, presiden “turun derajat” dalam pemerintahan juga pernah terjadi di negara lain, walau tidak persis sama. Misalnya di Rusia.

Presiden Rusia Vladimir Putin pernah “bertukar tempat” dengan Perdana Menteri Dmitry Medvedev. Putin turun menjadi Perdana Menteri, sementara Medvedev naik menjadi presiden.

Tetapi tidak ada urgensinya Indonesia melakukan hal seperti itu. Menjadikan Jokowi wapres akan menguntungkan bagi parpol dan capres yang menggaetnya, tetapi tidak bagi Jokowi.

Jokowi sudah bagus selama menjabat, dia juga pasti ingin lengser dengan baik-baik, dengan sebuah legacy demokrasi.

Apalagi anak dan menantunya sudah mengikuti jejaknya di politik dan sedang punya performa yang bagus, bahkan sangat mungkin bisa naik ke jenjang politik yang lebih tinggi, seperti menjadi gubernur atau menteri.

Setelah pensiun, Jokowi tinggal santai di rumah bersama cucu-cucunya sambil memberi nasihat-nasihat politik bagi anak dan menantunya tersebut serta bagi para pejabat/politisi yang membutuhkan.

Dengan cara seperti ini, niscaya Jokowi akan jauh lebih terhormat ketimbang “turun derajat” menjadi wakil presiden.

 

Haris JO adalah seorang penulis yang tulisan-tulisannya telah banyak dimuat di berbagai media, baik media cetak maupun media online, baik media Kristen maupun media sekuler.

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!