KPK harus terus didukung memberantas korupsi

Hari-hari ini ramai dibicarakan oleh publik ditahannya seorang hakim agung oleh KPK karena terlibat kasus suap di Mahkamah Agung (MA).

Ini adalah rekor baru bagi KPK, menangkap seorang hakim agung, hakim di MA.

Sebelumnya KPK baru berhasil menahan para pejabat di MA, bukan para hakim. Salah satu yang terkenal adalah Nurhadi, sekretaris MA, yang sudah divonis bersalah di pengadilan.

Tetapi KPK sudah banyak menangkap dan menahan hakim di seluruh Indonesia, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi (MK), bahkan ketua MK sendiri yang saat ini masih mendekam di dalam penjara karena dihukum seumur hidup.

Ditahannya hakim anggota MA ini merupakan pengembangan kasus yang dilakukan oleh KPK setelah sebelumnya berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak.

Hakim MA yang ditahan ini diduga menerima suap dari para tersangka yang perkaranya diadili oleh MA.

Ditahannya hakim MA ini menambah deretan para penegak hukum yang berhasil ditangkap dan ditahan oleh KPK hingga akhirnya dijebloskan ke penjara.

Ini sangat miris.

Sebab yang ditangkap bukan masyarakat biasa seperti swasta yang menyuap pejabat, bahkan bukan pejabat biasa, tetapi aparat penegak hukum.

Para penegak hukum, yang seharusnya menindak para penjahat, justru menjadi pelaku kejahatan itu sendiri.

Dan tidak terkira lagi banyaknya penegak hukum yang telah ditangkap KPK, seperti jaksa, hakim, dan polisi.

Ini belum termasuk para pejabat di eksekutif dan legislatif: menteri, gubernur, bupati/walikota, DPR, DPD, dan DPRD.

Jika para penegak hukum saja justru melanggar hukum, bagaimana keadilan bisa ditegakkan?

Meski demikian, penangkapan hakim MA ini adalah sebuah kabar baik bagi penegakan hukum di Indonesia.

Sebab ini menunjukkan bahwa salah satu lembaga hukum di Indonesia, yakni KPK, berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

KPK adalah lembaga penegak hukum yang paling berhasil dalam melakukan tugasnya di bidang penegakan hukum, yakni pemberantasan korupsi.

Tidak heran kinerja KPK diapresiasi oleh publik dan terus didukung untuk memberantas korupsi yang masih merajalela di Indonesia.

Karena itu publik juga akan menentang pihak-pihak yang mencoba melemahkan KPK dengan mengurangi kapasitasnya dalam pemberantasan korupsi dengan berbagai alasan.

Misalnya mengatur bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus meminta izin terlebih dahulu dari pihak-pihak tertentu, seperti para pengawas KPK.

Memang hal ini sudah sering disuarakan oleh berbagai pihak. Tetapi hal ini harus dilawan. Sebab penyadapan adalah kekuatan KPK selama ini dalam memberantas korupsi. Itulah yang membuat mereka bisa melakukan OTT.

Semoga KPK dapat terus melakukan tugasnya dengan baik dalam pemberantasan korupsi, demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Bravo KPK!

 


Haris JO adalah seorang penulis yang tulisan-tulisannya telah banyak dimuat di berbagai media, baik media cetak maupun media online, baik media Kristen maupun media sekuler.

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!