LPSK Lebih Sesuai Dengan Logika Publik

Dari empat lembaga negara yang ikut membantu polisi dalam pengungkapan kasus penembakan Brigadir Yosua, hanya satu lembaga yang boleh dikatakan punya kinerja yang memuaskan: LPSK. Setidaknya inilah yang dapat dilihat hingga saat ini.

Sebagai informasi, ada empat lembaga negara yang dilibatkan dalam pengungkapan kasus penembakan Brigadir Yosua.

Keempat lembaga tersebut adalah: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pelibatan empat lembaga tersebut bertujuan untuk mempermudah tugas-tugas Polri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, selain juga untuk mengawasi kinerja kepolisian.

Kehadiran lembaga-lembaga negara ini dalam kasus penembakan Brigadir Yosua tentu bukan ujug-ujug, tetapi karena suatu keadaan khusus, yakni banyaknya kejanggalan yang ditemukan dalam kasus ini.

Karena itu atas desakan publik, serta atas perintah presiden, maka Kapolri memutuskan untuk merangkul keempat lembaga negara tersebut, untuk membantu polri dalam mengungkap kasus ini secara jujur dan transparan.

Tetapi dalam perjalanannya, hingga saat ini, tiga dari lembaga negara ini dianggap tidak punya kinerja yang maksimal, bahkan ada yang kontraproduktif. Hanya satu lembaga yang dianggap punya kinerja yang baik, yakni LPSK.

Sejauh ini Kompolnas punya kinerja yang biasa saja. Bahkan salah satu komisioner Kompolnas yang juga menjabat sebagai ketua harian Kompolnas, yakni Benny Mamoto, justru membuat blunder karena mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.

Saat itu Mamoto menyebut bahwa tidak ada kejanggalan dalam kasus tembak menembak di rumah Ferdy Sambo. Padahal terbukti kemudian bahwa kasus tembak menembak tersebut tidak ada, itu hanya rekayasa Sambo.

Mahmud MD, ketua Kompolnas, memang punya kinerja yang bagus, sebab merupakan salah satu tokoh yang sejak awal meyakini adanya kejanggalan dalam kematian Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadivpropam, Ferdy Sambo. Di mana saat itu Sambo menyebut Brigadir Yosua tewas dalam baku tembak sesama ajudannya.

Tetapi Mahfud MD sebenarnya bertindak sebagai Menkopolhukam ketimbang sebagai Kompolnas. Sebab Mahfud berkata bahwa dia getol mendorong pengungkapan kematian Brigadir Yosua hanya meneruskan keinginan presiden, yang notabene atasan langsung Mahfud sebagai menteri.

Komnas HAM dan Komnas perempuan jauh lebih parah dari Kompolnas. Komnas HAM dan Komnas Perempuan sepakat meyakini bahwa Brigadir Yosua telah melecehkan istri Sambo, Putri, sesuai dengan narasi Sambo dan Putri sejak awal. Padahal aduan pelecehan ini sudah pernah dihentikan Polri karena tidak cukup bukti.

Itulah sebabnya publik menjadi kecewa dan mempertanyakan kesimpulan kedua lembaga ini. Sebab mereka seperti memaksakan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap Putri, tanpa ada bukti-bukti yang mendukung, selain pengakuan Putri sendiri serta dua ART nya, Kuat Maruf dan Susi, dan Bripka Ricky Rizal, yang tentu kebenarannya sangat meragukan.

LPSK, yang awalnya meragukan, ternyata justru lebih memuaskan ketimbang Komnas HAM dan Komnas perempuan.

LPSK awalnya pernah mau memberikan perlindungan kepada Putri, bahkan LPSK sudah beberapa kali bertemu dengan Putri. Hal ini sempat membuat publik menjadi khawatir. Tetapi akhirnya LPSK urung memberi perlindungan kepada Putri karena dinilai tidak memenuhi syarat.

Hal ini membuat publik lega dan memuji keberanian LPSK. Apalagi saat itu LPSK mengaku sempat diberikan amplop coklat yang diduga kuat berisi uang, yang merupakan titipan Sambo. Melalui kejadian ini publik semakin mengapresiasi kinerja LPSK.

Kemudian LPSK memberikan perlindungan kepada salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Bharada Eliezer, yang telah berniat membongkar kasus ini melalui kesediaannya menjadi justice collaborator.

Ini adalah keputusan yang tepat dari LPSK. Sebab dengan menjadi justice collaborator, Bharada Eliezer bukan lagi hanya sebagai tersangka, tetapi juga menjadi saksi, bahkan juga bisa menjadi korban. Karena itu ia wajib dilindungi.

Keputusan LPSK ini membuahkan hasil. Kesaksian Eliezer berhasil membongkar rekayasa Ferdy Sambo atas kematian Brigadir Yosua, serta turut memberi andil bagi ditetapkannya Putri sebagai tersangka.

Terakhir, LPSK mengatakan bahwa Bharada Eliezer sudah membeberkan motif pembunuhan Brigadir Yosua, tetapi mereka enggan mengumumkannya ke publik karena merupakan wewenang penyidik Polri. Yang jelas motif pembunuhan tersebut bukan pelecehan seperti yang diyakini oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Bukan hanya menerima dan meyakini kesaksian Bharada Eliezer tentang motif pembunuhan Brigadir Yosua, LPSK juga dengan berani menyangkal pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan tentang pelecehan yang dilakukan Brigadir Yosua.

Wakil ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan banyak kejanggalan dari pengakuan Putri, seperti: posisi Brigadir Yosua sebagai bawahan; adanya orang lain di rumah saat itu, Kuat Maruf dan Susi; Putri masih memanggil Yosua bertemu dengannya; dan Yosua masih mengawal Putri hingga ke Jakarta.

Jelas logika LPSK ini lebih masuk akal dan lebih sesuai dengan nalar dan akal sehat publik.

LPSK berbanding terbalik dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Terlebih Komnas HAM, yang di awal terlihat meyakinkan karena mendatangi keluarga Brigadir Yosua di Jambi, ternyata kemudian terbukti memble.

 

Haris JO adalah seorang penulis yang tulisan-tulisannya telah banyak dimuat di berbagai media, baik media cetak maupun media online, baik media Kristen maupun media sekuler.

 

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!