Penyebar hoax tentang ijazah presiden Jokowi harus ditindak

Beberapa hari ini ramai pembicaraan tentang tudingan bahwa ijazah S1 presiden Jokowi palsu.

Orang yang menuding itu ada dua orang yang paling utama, satu laki-laki, Bambang Tri Mulyono dan satu perempuan, Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa.

Yang satu, yang laki-laki, adalah mantan narapidana, yang pernah menginap di hotel prodeo selama tiga tahun, sejak tahun 2017.

Kasusnya masih berkaitan dengan presiden Jokowi, yakni membuat sebuah buku yang berisi fitnah atau hoax tentang Jokowi, yakni Jokowi Undercover.

Bambang Tri Mulyono ini sampai memakai seorang pengacara untuk mendaftarkan gugatannya terhadap ijazah Jokowi ke pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Yang satu lagi, yang perempuan, adalah seorang dokter yang rajin bermain medsos. Dia adalah seorang dokter, tapi tulisan-tulisannya di medsos lebih banyak ke arah politik, bahkan fitnah.

Dari unggahan-unggahannya di medsos, dokter ini mudah ditebak afiliasi politiknya. Dia berada di luar kubu pemerintah, bahkan boleh disebut sebagai seorang hater Jokowi.

Di sisi lain, dia adalah pemuja tokoh-tokoh tertentu, salah satunya seseorang yang digadang-gadang akan menjadi capres di pilpres 2024.

Karena itu, sulit untuk tidak mengaitkan tudingan mereka berdua ini dengan masalah politik. Padahal sebenarnya tidak terlalu ada relevansi dan urgensinya dengan Jokowi.

Sebab Jokowi sudah tidak ikut lagi dalam kontestasi pilpres di 2024 nanti. Tetapi mungkin tujuannya adalah untuk menciptakan keonaran, yang bisa menguntungkan capres yang didukungnya, dan merugikan capres yang didukung Jokowi.

Dengan pedenya mereka berdua ini menuding bahwa ijazah S1 presiden Jokowi dari UGM adalah palsu.

Bukan karena mereka punya bukti-bukti, tetapi baru sebatas asumsi atau dugaan, hanya berdasarkan hal-hal yang tidak substansial, seperti bentuk tulisan dan foto Jokowi yang (menurut mereka) berbeda di ijazah.

Akibat tudingan mereka ini UGM sampai dibuat repot-repot untuk melakukan konferensi pers guna mengklarifikasi tudingan tersebut.

Dan faktanya, UGM, sebagai almamater Jokowi, dapat membuktikan keaslian ijazah sang presiden.

Sebenarnya tudingan kedua orang tersebut tidak perlu ditanggapi.

Kalau mereka menuding ijazah presiden Jokowi palsu, merekalah yang harus membuktikan. Jika tidak bisa, berarti hoax dan dapat dipidanakan karena telah membuat kesaksian palsu dan menimbulkan keonaran.

Dan sekarang mereka berdua harus dilaporkan ke polisi karena telah membuat tudingan palsu dan keonaran di masyarakat. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ke depan, harus dibuat undang-undang yang lebih tegas tentang tudingan ijazah palsu terhadap pejabat publik, apalagi presiden.

Harus ada misalnya batasan waktu pengaduan tentang ijazah palsu seorang calon pejabat. Misalnya beberapa bulan sebelum pemilu.

Sehingga jika seseorang telah terpilih dalam suatu jabatan politik, seperti kepala daerah, anggota DPR, bahkan presiden, ijazahnya tidak boleh lagi diutak-atik.

Dengan demikian, tidak ada orang yang bisa menjatuhkan seorang pejabat negara/daerah, atau melakukan keonaran, dengan tuduhan ijazah palsu.

Terlebih lagi presiden. Karena hal ini menyangkut wibawa presiden dan wibawa negara.

Tidak boleh ada warga negara yang mencoba menggugat ijazah presiden setelah ia terpilih dan dilantik. Gugatan (kalau ada) hanya boleh dilakukan sebelum pemilu berlangsung.

Jika tidak, maka akan banyak orang/pihak yang akan mencoba menggugat ijazah presiden dan para pejabat lainnya sehingga terjadi keonaran dan pemerintahan terganggu.

 

Haris JO adalah seorang penulis yang tulisan-tulisannya telah banyak dimuat di berbagai media, baik media cetak maupun media online, baik media Kristen maupun media sekuler.

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!