Soal penolakan pembangunan gereja HKBP, dibutuhkan pemimpin yang nasionalis

Penolakan pembangunan gereja HKBP di Cilegon, Banten, menuai kritik dari pemerintah, anggota DPR, para aktivis, hingga para politisi.

Kritik secara khusus diarahkan kepada walikota Cilegon yang ikut bersama sejumlah warga menanda-tangani petisi penolakan terhadap pembangunan gereja HKBP di Cilegon.

Wakil Presiden Amin Ma’ruf sendiri telah turun tangan dengan meminta menteri agama dan menteri dalam negeri untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Kritik terhadap penolakan pembangunan gereja HKBP ini terjadi setelah viralnya video walikota Cilegon yang ikut bersama sejumlah warga menanda-tangani petisi penolakan terhadap pembangunan gereja tersebut.

Padahal diketahui bahwa persyaratan terhadap pembangunan gereja HKBP tersebut sudah terpenuhi. Termasuk tanda tangan dan fotocopy KTP dari 70 warga sekitar.

Sehingga sangat wajar penolakan walikota dan warga Cilegon terhadap pembangunan gereja HKBP ini dikritik oleh banyak kalangan.

Sebab Indonesia adalah negara yang punya dasar Pancasila, bukan negara yang berdasarkan agama. Dan dalam UUD 1945 sudah jelas dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia diberi hak dan kebebasan dalam menganut suatu agama serta beribadah menurut agama tersebut.

Hal inilah yang harus diberitahukan dan selalu diingatkan kepada masyarakat Indonesia. Sehingga sebagai sesama warga sebangsa dan setanah air, harus saling menghormati dan saling bertoleransi satu sama lain.

Terlebih lagi bagi para pemimpin atau pejabat pemerintah seperti walikota.

Sebagai abdi rakyat, seorang pemimpin harus bisa menjadi pelindung dan pengayom bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya, tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang sosial-ekonomi mereka. Bukan malah berada di salah satu kubu.

Dan seorang pemimpin sudah seharusnya tidak boleh lemah dan tunduk pada kehendak rakyat yang bertentangan dengan undang-undang. Sebaliknya, pemimpin harus bertekad menjalankan undang-undang, dan mendorong masyarakat untuk mematuhinya.

Pemimpin yang dibutuhkan di Indonesia adalah pemimpin yang kuat, nasionalis, dan Pancasila-is. Bukan pemimpin yang lembek dan sektarian.

Sangat miris mendengar sulitnya sebagian masyarakat dalam mendirikan rumah ibadah, padahal kita tinggal di negara yang memiliki UUD 1945 yang menjamin hak-hak warganya, termasuk hak untuk beribadah, yang hanya dapat terwujud dengan adanya tempat ibadah yang layak.

Sejak awal, sejak sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa sudah merancang Indonesia sebagai negara Pancasila, yang mengakui semua agama, bukan negara agama yang hanya mengakui satu agama.

Karena itu, setelah merdeka 77 tahun, Indonesia harus tetap menjaga cita-cita para pendiri bangsa tersebut, bahkan harus terus-menerus menjadi lebih baik.

Semoga kasus penolakan walikota dan warga Cilegon terhadap pembangunan gereja HKBP ini dapat diselesaikan secara baik, dan gereja HKBP dapat mendirikan gerejanya sendiri untuk dipakai beribadah.

Dan semoga kasus-kasus penolakan pemerintah dan warga terhadap pembangunan suatu rumah ibadah tidak terulang lagi di seluruh wilayah NKRI, bukan hanya gereja, tetapi semua rumah ibadah.

 

Haris JO adalah seorang penulis yang tulisan-tulisannya telah banyak dimuat di berbagai media, baik media cetak maupun media online, baik media Kristen maupun media sekuler.

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!